JEMBATAN SURAMADU MASIH BERMASALAH

JEMBATAN SURAMADU MASIH BERMASALAH

• RINGKASAN ARTIKEL:
Gubernur Jatim Soekarwo dalam artikel ini menjelaskan bahwa permasalahan pembiayaan pembangunan jembatan suramadu yang telah beroperasi ini tidak ditanggung oleh Pemprov Jatim dikarenakan dana yang ada berasal dari APBN bukan dari APBD sehingga kekurangan dana pembangunan sebesar 80 miliar harus ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
Consortium of Indonesia Contractors (CIC) sebagai pelaksana proyek yang terdiri atas PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya seharusnya sensitive menanggapi permasalahan ini untuk segera mencairkan dana untuk 17 vendor yang belum dibayar. Gubernur mendorong CIC mengeluarkan dana talangan lebih dahulu meskipun sisa dana dari pemerintah atas proyek jembatan suramadu belum cair. Sebab, para vendor saat ini makin gelisah karena sudah 16 bulan belum dibayar..

• CRITICAL REVIEW :
Berdirinya Jembatan Suramadu merupakan tonggak sejarah baru dalam pembangunan konstruksi prasarana perhubungan di Indonesia. Jembatan antarpulau sepanjang 5.438 meter. Pembangunan Suramadu dalam perjalanannya sempat menemui kendala dana. Terhambatnya pencairan dana menyebabkan pembangunan approach bridge atau jembatan pendekat sisi Surabaya sepanjang 672 meter tersendat September 2008. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akhirnya menalangi dana pembangunan melalui Bank Jatim sebesar Rp 50 miliar sebelum dana pinjaman dari Bank Exim of China sebesar 68,9 juta dollar AS cair.
Pengadaan kontraktor dan konsultan dalam pelaksanaan pembangunan Jembatan Suramadu dilakukan melalui lelang dan seleksi ketat, sesuai dengan peraturan pemerintah berdasarkan paket pekerjaan. Demikian juga dengan puluhan vendor yang memasok peralatan kebutuhan proyek. Sejauh ini, keberadaan Jembatan Suramadu telah bermanfaat positif bagi perkembangan perekonomian empat daerah di Madura, yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Ke-empat kabupaten telah mengalami pertumbuhan PDRB, karena distribusi barang dan orang semakin tinggi. Jembatan ini juga akan mendorong tumbuhnya industri dan pariwisata di Madura, terbukti tingkat penyeberang jembatan terus meningkat.
Sumber Pembiayaan Jembatan Suramadu termasuk dalam sumber pembiayaan konvensional yang diperoleh dari APBN dan APBD Propinsi Jawa Timur serta APBD Kota Surabaya dan 4 kota di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Pembiayaan pembangunan Suramadu 55 persen ditanggung pemerintah, sedangkan 45 persen sisanya pinjaman dari China. Dari total biaya pembangunan Suramadu sebesar Rp 4,5 triliun, sekitar Rp 2,1 triliun di antaranya harus berutang kepada China. Namun, ternyata setelah beroperasi selama 16 bulan masih mengalami kendalan dana dalam pembayaran ke 17 vendor sehingga harus ditemukan solusi untuk segera melunasi utang sebesar 80 miliar ini.
Permasalahan ini harus segera ditemukan solusi yang menguntungkan semua instansi yang terkait antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber pembiayaan yang awal mula berasal dari APBN dan APBD seharusnya untuk mengangani permasalahan ini pemerintah daerah sebagai sumber APBD juga ikut dalam menyelesaikan persoalan bukan Cuma menunggu APBN yang ada. Solusi yang dapat ditawarkan dalam permasalahan ini adalah :

• BOT (Bulid Operate Transfer )
Bentuk kerjasama yang dilakukan harusnya berupa BOT ( Build Operate Transfer ) yang merupakan bentuk kerjasama di mana sektor swasta membangun suatu fasilitas dengan biaya sendiri, lalu mengoperasikannya dan memungut pembayaran dengan pengguna fasilitas, lalu sektor swasta mengahlikannya kepada pemerintah setelah kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Dengan andanya BOT, maka permasalahan dana diharapkan nantinya dapat teratasi.

• Profit Share
Pengoperasian Suramadu telah berjalan 16 bulan yang masih memiliki masalah ini dapat dilakukan solusi dengan pembagian keuntungan yang didapat dari operasional Suramadu. Keuntungan yang didapat misalnya tarif masuk tol dapat dilakukan khususnya pada musim liburan sekolah serta hari lebaran. Pada hari itu, pendapatan Jembatan Suramadu mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga keuntungan yang dikumpulkan tersebut dapat sedikit membatu kekurangan dana yang belum dibayarkan ke 17 vendor tersebut.



• Dengan Sumber Pembiayaan Alternatif
Pemerintah dapat mengembangkan sumber pendanaan alternatif dalam membayar hutang ke 17 vendor. Salah satu cara untuk menggali potensi dalam negeri sebagai dana alternatif adalah berupaya meningkatkan penerimaan pajak. Sejalan dengan upaya pengurangan utang luar negeri ini, tentunya upaya-upaya pencarian dana alternatif kreatif dan murah bagi pembangunan baik dari sumber dalam negeri maupun dalam negeri harus dilakukan. Bila upaya pencarian ini tidak dilakukan, tentunya akan berakibat berkurangnya sisi penerimaan dari APBN yang pada akhirnya tidak akan tercapainya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability); dan juga hal ini akan mengurangi sumber dana bagi sektor swasta untuk melakukan kegiatannya. Sepertin halny yang terjadi pada pembiayaan pembangunan Jembatan Suramadu sehingga masih berhutang 80 miliar ini. Untuk itu, perlu pencarian alternatif-alternatif baru pembiayaan pembangunan di samping sumber-sumber pembiayaan konvensional memang perlu terus diupayakan. Hal ini juga sejalan dengan upaya untuk menurunkan tingkat utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

• KESIMPULAN :
Jembatan Suramadu yang masih beroperasi 16 bulan ini masih memiliki masalah pembiayaan dalam pembangunannya. Pembangunan Jembatan Suramadu masih memiliki tunggakan 80 miliar ke 17 vendor yang masih belum dibayar. Solusi yang dapat ditawarkan dari permasalahan ini adalah dengan melakukan sistem BOT, profit Share serta mencari sumber pembiayaan alternatif.

• SUMBER ARTIKEL :
http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=148439
Nama media = Jawa Pos
Tanggal/Bulan/Tahun = 03 Agustus 2010